Dukung Pendekatan Agama dalam Mencegah Konten Negatif, Apa Alasan Menkominfo?

In Berita Terhangat dan Terkini by Kia Pratiwi

Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tanggal 5 Juni 2017 meluncurkan fatwa mengenai Pedoman pemakaian media sosial yang telah disesuaikan dengan pandangan nilai-nilai keislaman. Fatwa yang dikenal dengan nama Muamalah Medsosiah tersebut dibuat demi bisa mengurangi persebaran konten negatif di media sosial, mulai dari ujaran kebencian (hate speech) berbau SARA, fitnah, hingga penyebaran berita bohong alias hoaks.

Fatwa ini pun mendapat sambutan yang sangat baik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Untuk memberantas konten negatif yang banyak beredar di dunia maya, Kemkominfo sebenarnya telah coba menghimpun laporan masyarakat lewat situs resmi mereka, untuk kemudian melakukan pemblokiran. Namun hal itu dianggap belum cukup oleh Menkominfo Rudiantara. Pemberantasan konten negatif baru akan efektif jika disertai dengan penanganan dari hulu ke hilir. Dan fatwa ini bisa menjadi pelengkap dari agenda penanganan konten negatif yang saat ini tengah dijalankan Kemkominfo,” ungkap Rudiantara.

Incar masyarakat yang kurang pandai menggunakan media sosial


Langkah Kemkominfo yang cukup unik ini diharapkan bisa efektif, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia memang menganggap kalau fatwa agama merupakan hal penting yang harus dipatuhi. Sebelumnya,  pemerintah Malaysia pun memberikan dukungan serupa untuk Fatwa Mutfi dari Komite Syariah Malaysia. “Jadi jika sebelumnya kesadaran untuk mencegah persebaran konten negatif di media sosial hanya dilakukan melalui pendekatan hukum, karier, dan etis, maka dengan lahirnya fatwa MUI, sekarang kita memiliki pendekatan lain berupa moral dan agama,” ujar pengamat media sosial, Nukman Lutfie. Demi menjaga efektivitas dari fatwa MUI ini, Kemkominfo pun bertekad untuk melakukan sosialisasi secara terus menerus, terutama kepada masyarakat dengan tingkat literasi yang sangat rendah di media sosial.

Turut membidik influencer media sosial alias buzzer penyebar fitnah


Penggodokan fatwa Muamalah Medsosiah ini sendiri telah berlangsung sejak bulan Januari 2017 yang lalu. Di dalamnya, MUI melarang umat Islam di tanah air untuk bersikap reaktif dalam menyebarkan keburukan pihak lain, mengutarakan rasa kebencian secara terang-terangan, hingga menyampaikan berita bohong. Fatwa tersebut juga tidak hanya mencakup pengguna individu. Aktivitas menyebarkan informasi berisi hoaks, fitnah, bullying, aib dan gosip yang dilakukan oleh oknum buzzer demi memperoleh keuntungan, hukumnya pun haram.

Menuju etika bermedia sosial yang positif


Dukungan terhadap fatwa ini pun bukan satu-satunya langkah yang dilakukan Menkominfo untuk menindaklanjuti pemberantasan konten negatif di masyarakat. Lembaga pemerintah tersebut juga tengah melakukan proses revisi terhadap PP82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Beberapa hal yang akan diubah antara lain mengenai pengaturan pasal pencemaran nama baik menjadi delik aduan, serta wewenang pemerintah untuk memutus akses informasi elektronik yang dianggap melanggar hukum.

Meski menimbulkan pro dan kontra karena dianggap berpotensi membatasi kebabasan dalam berekspresi, namun setidaknya revisi dan fatwa MUI ini bisa menjadi paket inisiatif yang tegas untuk mengembalikan fungsi media sosial sebagai medium membangun eksistensi diri, pertemanan, dan juga katalis bagi kegiatan sosial yang positif.

(Visited 12 times, 1 visits today)