Mengenal Sosok Ketua Majelis Hakim Perkara Ahok

In Berita Terhangat dan Terkini by Kia Pratiwi

Pak Dwi,” begitu salah seorang Pengamanan Dalam (Pamdal) Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyapa Dwiarso Budi Santiarto. Ada juga sebagian pegawai lain yang memanggil orang nomor satu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu dengan sebutan “Pak Ketua.”   Dwiarso sudah enam bulan ini menjabat Ketua PN Jakarta Utara. Pada 20 April lalu, surat mutasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung menempatkan Dwi mengemban tugas baru sebagai Ketua PN Jakarta Utara. Sebelumnya, lelaki kelahiran 14 Maret 1962 itu menjabat Ketua PN Semarang. Di sana Dwi menjabat sejak 22 Agustus 2014. Ia dilantik langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Muhammad Daming Sanusi.

Sosok Ketua Majelis Menurut Rekan Rekan

Menurut Baron, seorang Pamdal (pengamanan Dalam)  di PN Jakarta Utara, Dwi adalah sosok yang irit bicara. Suaranya baru keluar ketika Pamdal mengawal Dwi mengantarnya ke ruang sidang.  Ya ngobrol kalau dia lagi kita kawal, tanya-tanya keamanan.
Namun kesaksian yang lain disampaikan Adi, seorang petugas kebersihan. Alih-alih menyebut Dwi irit bicara, ia  justru bercerita kalau Dwi adalah orang yang sangat humoris. Bahkan Adi menilai Dwi orang yang jenaka.
Suka bercanda kok,” kata Adi yang mengaku memang ditugaskan untuk, salah satunya, membersihkan ruang ketua hakim PN Jakarta Utara.

Biografi Ketua Majelis Hakim

Nama        :  H.Dwiarso Budi Santiarto S.H., M.Hum.

Jabatan    : HAKIM UTAMA MUDA /Ketua Pengadilan Negri

Golongan : IV/D

Pangakat  : Pembina Utama Madya

Agama      : Islam

 

Riwayat Jabatan :

Ketua Pengadilan Negri Jakarta Utara

Ketua Pengadilan Negri Semarang

 

Riwayat Pendidikan :

STRATA 1 Universitas Airlangga

PASCASARJANA Universitas Gadjah Mada (UGM)

Tesis : Peranan Agen kredit sindikasi dalam permohononan kepailitan di Pengadilan Niaga (S2 Ilmu hukum (magister Hukun Bisnis)) UGM

 

Perkaran Yang Pernah ditangani :

-Asmadinata ( Mantan hakim ad Hoc pengadilan tipikor semarang ), perkara kasus :

tindakan korupsi (2014), Vonis 5 Tahun penjara.

-Rina Iriani ( Mantan Bupati karanganyar) Perkara kasus :

Korupsi bantuan subsidi perumahan dari kementrian perumahan Kepada koperasi Serba usaha (KSU) kabupaten karanganyar pada tahun 2007-2008  dan tindak pidana pencucian uang (2014), Vonis 6 Tahun penjara

-Ganjar Pranowo (Gubernur jawa tengah) , Perkara kasus :

Sengketa Lahan seluas 237 hektar dipusat rekreasi dan promosi pembangunan ( PRPP) Jawa tengah (2015) , Vonis : Kalah

-Perkara Utang Piutang perusahaan jamu Legendaris Nyonya menir dengan para kreditur.

Kekayaan Dwiarso

Karier Dwi sebagai ketua pengadilan negeri bermula pada 2011. Saat itu ia ditunjuk Ketua PN Depok. Dia sudah resmi berstatus pejabat negara. Salah satu kewajibannya adalah melaporkan harta dan kekayaannya kepada KPK. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyenggara Negara pada 2011, Dwiarso memiliki kekayaan sebesar Rp1,5 miliar. Dia hanya memiliki sebuah rumah di Jakarta selatan dengan tanah seluas 318 meter persegi dan luas bangunan 150 meter persegi. Sementara untuk kendaraan bermotor, ia hanya memiliki dua mobil, yakni kijang toyota (dibeli tahun 2001) dan Honda CR-V keluaran tahun 2007 (dibeli 2011). Ada peningkatan signifikan dari data sebelumnya, yaitu data 2001, yang baru mencapai Rp296 juta. Namun perubahan itu berlangsung dalam rentang cukup lama: 10 tahun. Pada 2001 itu Dwiarso belum memiliki rumah. Dia baru bisa membelinya pada 2008 dengan taksiran harga Rp726 juta. Sedangkan untuk giro, pada 2001, ia memiliki Rp90 juta dan bertambah Rp296 juta pada 2011.

Penambahan harta kekayaan lain, yakni harta bergerak yang terdiri logam mulia dan lainnya, pun tidak terlalu signifikan. Pada 2001 Dwiarso memiliki harta bergerak senilai Rp57 juta dan pada 2011 menjadi Rp99 juta. Data 2011 ini pun sebenarnya sudah terhitung lama. Kekayaan Dwiarso dari 2011 sampai 2016 belum diketahui karena tidak tersedia LHKPN Dwi terbaru. Data LHKPN pada 2011 adalah data terakhir yang tersedia. Maradaman Harahap, komisioner Komisi Yudisial, menganggap LHKPN Hakim Dwi masih terbilang wajar.

(Visited 57 times, 1 visits today)