Pemerintah Akan Siapkan Aturan Khusus Terkait Operasional Ojek Online

In Berita Terhangat dan Terkini by Kia Pratiwi

Pada tanggal 29 Maret 2017 yang lalu, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melakukan rapat dengar pendapat terkait layanan transportasi online. Dari rapat tersebut, kedua pihak pun setuju untuk mengubah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, demi mengakomodir keberadaan ojek online.

Pemerintah Revisi UU Lalu lintas

Hal ini diungkapkan oleh Pudji Hartanto Iskandar, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. “Para anggota Komisi V DPR menyampaikan untuk segera dilakukan revisi atau paling tidak semacam amandemen dari UU Lalu Lintas tersebut, khusus untuk kendaraan roda dua. Pudji pun menyatakan kalau Kementerian Perhubungan akan segera membuat draf revisi, untuk kemudian menyerahkannya kepada DPR. Hingga saat ini, pemerintah memang baru menyediakan payung hukum untuk layanan transportasi online berbentuk mobil. Mereka bahkan telah membuat revisi yang rencananya akan mulai diterapkan per 1 April 2017, meski  mendapatkan penentangan dari para penyedia layanan transportasi online seperti GO-JEK , Grab , dan Uber.


Apa yang akan terjadi saat Pearutan Pemerintah bertentagan dengan Penyedia layanan Transportasi Onlie ?

Adapun transportasi umum dengan sepeda motor alias ojek, baik ojek pangkalan maupun ojek online, sejauh ini belum dianggap sebagai sarana yang layak untuk transportasi. Meski begitu, aparat hukum belum pernah melakukan tindakan apa pun terkait keberadaan mereka. Di sisi lain, kehadiran mereka dinilai bisa mengantarkan pengguna ke tempat tujuan dengan cepat, dan dengan harga yang relatif terjangkau bila dibandingkan dengan taksi. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa bisnis ojek begitu menjamur. Apabila pemerintah nantinya membuat aturan untuk ojek online, hal ini sepertinya akan menjadi dilema tersendiri bagi para penyedia layanan seperti GO-JEK, GrabBike dan UberMotor.

(Visited 9 times, 1 visits today)