Polemik Proses Know Your Customer Tatap Muka dalam Bisnis Startup Fintech Tanah Air

In Berita Terhangat dan Terkini by Kia Pratiwi

Kemunculan berbagai macam startup fintech di tanah air jelas memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat Indonesia. Dengan layanan yang mereka hadirkan, kamu bisa melakukan pengiriman uang, mendapatkan kartu kredit, hingga mendapatkan pinjaman dalam waktu yang cepat.

Sayangnya, untuk bisa menikmati beberapa layanan fintech, kamu masih harus mengikuti proses Know your customer (KYC) yang membuatnya tidak jauh berbeda dengan layanan konvensional, karena mewajibkan adanya tatap muka. Hal ini pun dikeluhkan oleh Ketua Umum Asosiasi Fintech (Aftech) Indonesia, Niki Luhur.

Menurut Niki, proses tatap muka jelas mengurangi kenyamanan para pengguna ketika mengakses layanan fintech. Hal tersebut pun sering berakibat pada pembatalan transaksi yang dilakukan pengguna.
“Di sisi lain, para startup fintech pun tidak mempunyai kemampuan untuk menghadirkan perwakilan di berbagai daerah demi melakukan proses KYC tatap muka tersebut,” ujar Niki, yang juga merupakan CEO Kartuku.

Seberapa perlu KYC ?

Niki sendiri mengaku kalau pihaknya telah berusaha melakukan studi banding ke negara-negara lain. Dan menurutnya, akan lebih baik kalau para regulator di tanah air bisa membuat aturan KYC yang berbeda-beda, sesuai dengan nilai transaksi yang dijalankan oleh setiap startup fintech. Harus dipilah mana layanan yang perlu KYC, dan mana yang tidak. Sebagai contoh pada layanan e-money, mungkin tidak perlu diterapkan KYC untuk startup yang hanya mengizinkan transaksi di bawah Rp1 juta misalnya.

Ia pun menyarankan regulator untuk mulai bisa menerima proses KYC secara online, alias dengan panggilan video atau dengan mengirimkan foto wajah dan KTP. Namun harus diingat juga kalau ada beberapa daerah di Indonesia yang mempunyai koneksi internet minim, sehingga membuttuhkan cara lain untuk melakukan KYC dengan lebih efisien. Pada intinya, kami ingin memberikan saran dan bekerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PPATK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Keuangan, untuk bisa bersama-sama membuat standar bagi proses KYC dan keamanan data,” ujar Niki.

Niki pun menyoroti tentang konsep tanda tangan digital yang menurutnya masih belum jelas standar dan legalitas hukumnya. Beberapa kementerian menurutnya sudah menerima penggunaan tanda tangan digital, namun kementerian lain seperti Kementerian Hukum dan HAM sejauh ini masih mengharuskan tanda tangan basah dalam beberapa dokumen hukum

Buah dari aturan internasional?
Ketua BI Fintech Office Junanto Herdiawan (Iwan) mengakui kalau proses KYC yang ada saat ini memang cukup sulit untuk startup fintech. “Saya pribadi lebih memilih proses KYC dengan foto selfie yang jauh lebih mudah,” tutur Iwan. Namun sejauh ini, Iwan mengaku belum ada wacana di Bank Indonesia untuk mengubah proses KYC tersebut. Selain karena terkait dengan aturan pemerintah, proses tatap muka ini juga berhubungan dengan aturan internasional seperti Anti Money Laundering dan Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT). Menurut Iwan, bila ada masalah terkait penerapan aturan tersebut, Indonesia justru bisa mendapat sanksi dari dunia internasional. “Kekhawatiran kami adalah soal diplomasi di dunia internasional. Hal inilah yang ingin kami jaga,” tutur Iwan.
(Visited 9 times, 1 visits today)