Setelah Google, kini Twitter ditanya soal Pajak

In Berita Terhangat dan Terkini by Della Fitriani

twitter-indonesia

Setelah menggencarkan penyelidikan dan pemanggilan terhadap Google, Twitter dikabarkan menjadi perusahaan asing selanjutnya yang akan diselidiki oleh pemerintah terkait pajak untuk layanan Over-The-Top (OTT). Menanggapi hal tersebut, Twitter Indonesia mengaku siap memenuhi panggilan pemerintah untuk berdiskusi tentang pembayaran pajak tersebut.

Twitter Siap Temui Pemerintah

“Kita tunggu saja, (kalau) kita diundang, kita datang. Ketemu dengan menteri, ketemu dengan siapa. Itu tidak usah dikhawatirkan. Pokoknya, kita akan sesuai permintaan pemerintah. Kalau pemerintah mau kita datang, kita akan datang,Country Business Head Twitter Indonesia, Roy Simangunsong

Country Business Head Twitter Indonesia, Roy Simangunsong, mengaku pihaknya tidak takut jika harus dipanggil oleh pemerintah dan diajak berdiskusi terkait masalah pajak tersebut. Menurutnya, sampai saat ini platform media sosial tersebut masih menunggu panggilan dari pemerintah perihal pajak yang wajib dikenakan terhadap seluruh pemain OTT yang beroperasi di Indonesia. Twitter, menurutnya, tidak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun kepada pemerintah terkait masalah pajak pemain OTT tersebut. Menurut Roy, layanan media sosial asal Amerika Serikat tersebut juga akan membuka pintu sebesar-besarnya kepada pemerintah untuk melakukan diskusi soal penarikan pajak Twitter selama ini.

Twitter Masih berkomunikasi dengan Pemerintah

Roy mengatakan, pihak perusahaan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah terkait hal ini. Pihak Twitter juga berusaha memenuhi apa yang dipersyaratkan pemerintah Indonesia.

Perusahaan akan melihat masalah ini. Sejauh ini komunikasi masih berjalanujar Roy

Pemerintah tidak akan mundur untuk menarik pajak seluruh pemain OTT asing

Dirjen Aptika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, mengatakan pemerintah tidak akan mundur untuk menarik pajak seluruh pemain OTT asing. Menurutnya, revisi UU ITE akan menjadi payung hukum yang kuat bagi pemerintah untuk menarik pajak semua platform global yang tidak memiliki izin Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Revisi UU ITE ini juga dapat menjadi payung hukum bagi kami untuk menarik pajak seluruh pemain OTT di sini [Indonesia]Samuel Abrijani Pangerapan
(Visited 28 times, 1 visits today)